Categories
Berita

KPAI Kecam Masuknya Calon Legislator Bekas Narapidana Pemerkosaan

JAKARTA — Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengecam keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, yang meloloskan bekas narapidana kasus pemerkosaan anak sebagai bakal calon legislator. Menurut Susanto, orang yang pernah melakukan kejahatan seksual tidak boleh diserahi tanggung jawab membawa suara rakyat. Calon legislator yang dimaksudkan Susanto berinisial HK dari Partai Demokrat. Ia disebut pernah terlibat dalam kasus pemerkosaan gadis berusia 15 tahun. “Peraturan KPU tentang Pemilihan Legislatif melarang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi mendaftar sebagai calon legislator,” kata Susanto kemarin. Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry umampouw berujar, semestinya pengurus Demokrat dan KPU tidak percaya begitu saja dengan berkas administrasi yang diserahkan bakal calon.

Ada kemungkinan berkas itu dimanipulasi sehingga bakal calon bermasalah tetap bisa lolos. “Hal-hal yang administratif kadang tidak mencerminkan faktanya,” ucapnya. Komisioner KPU, Wahyu Setyawan, mengatakan bakal mencoret nama HK dari daftar calon anggota legislatif sementara jika menerima salinan putusan pengadilan yang menyatakan dia terbukti melakukan pemerkosaan. KPU juga mempertimbangkan melaporkan KPU Kota Kupang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Semula, KPU Kota Kupang menyatakan HK tidak memenuhi syarat dengan alasan rekam jejaknya tidak sesuai dengan pakta integritas. Namun, setelah menerima salinan dari Pengadilan Negeri Kupang, KPU Kota Kupang meloloskan petinggi Demokrat Kota Kupang itu. Alasannya, putusan tersebut tidak tegas menyatakan bahwa kasus HK adalah kejahatan seksual terhadap anak.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Ferdinand Hutahaean mengakui Dewan Pimpinan Daerah Kupang kurang teliti ketika memberikan rekomendasi terhadap kadernya. “Dewan Pimpinan Pusat tidak mungkin lihat satu-satu. Tapi, kalau ada yang selip begitu, berarti daerah kecolongan,” tuturnya kepada Tempo kemarin. Ferdinand berujar, secara umum, Demokrat sudah mencoret kaderkader yang bermasalah dari daftar bakal calon legislator.

Sesuai dengan rekomendasi KPU, ada 12 kader Demokrat yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan KPU. “Kalau ada temuan lagi, akan kami tindak lanjuti. Tidak ada toleransi,” ujarnya. Ketua KPAI Susanto menyebutkan lembaganya baru menemukan satu kasus bekas narapidana yang mendaftar sebagai bakal calon legislator. Ia berharap masyarakat proaktif melapor ke KPAI atau KPU jika mengetahui ada pelaku kejahatan seksual yang mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif. “Sebagai komitmen untuk memastikan wakil rakyat kita berkualitas dan berintegritas,” katanya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *